Desmond Junaedi Mahesa (Foto: Aktual.co/Istimewa)
Wakil Ketua DPR Desmond J. Mahesa mengatakan ketidak kompakan Presiden dan menteri kabinet dikarenakan ketidakmampuan manajemen Jokowi dalam memimpin.
Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR Desmond J. Mahesa mengatakan ketidak kompakan Presiden dan menteri kabinet dikarenakan ketidakmampuan manajemen Jokowi dalam memimpin.
"Ini bukan masalah menteri dan presiden, ini bicara tentang manajemen seorang Jokowi yang mengawal kita, ini bicara kemampuan intelektual dan kemampuan manjemen dia, kalo hari ini dia tidak percaya dengan staf atau menetrinya, ini bicara ketidakmampaun dia yang memang tidak mampu, ketidakmampuan presiden yang mungkin dulu di Solo keliatan ada hasilnya, tapi di Jakarta nggak ada hasilnya apalagi Indonesia," ujar Desmond di Jakarta, Kamis (19/3).
Menurutnya, persoalan carut marut negara saat ini adalah tontonan yang dibuat oleh Presiden yang bermasalah dengan kepemimpinan.
"Ini ketidakmampuan orang ini,kedepan tontonan yang dipertontonkan Jokowi karena ketidakmampuan menterinya, ini kan bukan masalah menteri ini masalah kepemimpinan," ungkapnya.
Selain itu, Desmond mengatakan lakukan dulu pembiaran terhadap persoalan ini, jika sudah diluar kendali maka baru adakan gerakan tapi bukan untuk kudeta Presiden.
"Kalau kita turunkan Jokowi aja ngapain, biarkan itu jadi tontonan rakyat, sebenarnya ini hukuman bagi kita sebagai anak bangsa jangan di bodohi lagi, tinggal ayo sama-sama kita bergerak kalo gak puas sama tontonan ini, kalo gak kita tonton aja sampai bangsa ini rusak sekalian," tutupnya.
Penyidik KPK Novel Baswedan (istimewa)
Saya jamin ke Novel dan teman-teman kalau (mereka) ditahan (seusai diperiksa), saat itu juga saya akan mudur
Jakarta, Aktual.co — Pelaksana tugas (plt) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Indriyanto Seno Adji membantah tuduhan melalui pemberitaan yang menyebutkan dirinya termasuk pengacara hitam, terkait pemeriksaan penyidik KPK Novel Baswedan.
"Saya jamin ke Novel dan teman-teman kalau (mereka) ditahan (seusai diperiksa), saat itu juga saya akan mudur. Saya yakin kapal (KPK) ini tidak akan mundur dan tidak akan tenggelam," kata Indriyanto, di gedung KPK Jakarta, Rabu (18/3).
Novel adalah salah satu penyidik KPK yang menangani sejumlah kasus besar. Ia ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Bengkulu karena kasus penganiayaan hingga menyebabkan korban jiwa saat menjabat Kepala Satuan Reserse Kriminal Polda Bengkulu beberapa tahun lalu, namun kasus itu kemudian dilimpahkan ke Bareskrim Polri.
Novel pun pernah dipanggil Bareskrim tapi tidak memenuhi panggilan tersebut. Penetapan Novel sebagai tersangka oleh Polri yang didasarkan kasus lama ini, dinilai sebagai bagian dari kriminalisasi dan pelemahan KPK.
"Saya tidak mengharapkan kapal KPK ini tenggelam. Selama saya di sini, saya akan menjaga marwah dari lembaga ini, Novel kebetulan dia murid saya. Dia salah satu murid di PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian) dan Kajian Ilmu Kepolisian, dia salah satu lulusan terbaik," ungkap Indriyanto.
Menurut Indriyanto, saat Novel dipanggil, dia justru mengadu ke Indriyanto mengenai pemeriksaannya tersebut. Pimpinan KPK kemudian memutuskan agar Novel tidak datang menjalani pemeriksaan.
"Saya bilang ke Novel, saya menjamin dan kalau tidak dilakukan saya akan mundur dari jabatan plt. Saya tidak mau lembaga ini sebagai lembaga penegak hukum 'mempreteli' tugas-tugas penegakan hukum," tegas Indriyanto.
Uchok Sky Khadafi (Foto: Aktual.co/Munzir)
Mengingat di 2015 sektor-sektor penyumbang pendapatan DKI seperti pajak justru akan naik tarifnya. Seperti pajak kendaraan bermotor yang mulai Januari 2015 mengalami kenaikan tarif progresif. Yang tadinya 1,5 persen menjadi 2 persen. Juga pajak hiburan yang akan dinaikkan dari 20 persen menjadi 30 persen
Jakarta, Aktual.co —Pengamat anggaran politik Uchok Sky Khadafi menilai turunnya target pendapatan daerah di draf APBD DKI 2015 versi Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), adalah tidak masuk akal.
"Saya curiga penurunan target pendapatan merupakan bentuk pelanggaran, dalam bentuk 'mark down' atau menurunkan anggaran," ujar Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) ini, saat dihubungi Aktual.co, Kamis (19/3) pagi.
Kecurigaan Uchok ada sebabnya. Mengingat di 2015 sektor-sektor penyumbang pendapatan DKI seperti pajak justru akan naik tarifnya. Seperti pajak kendaraan bermotor yang mulai Januari 2015 mengalami kenaikan tarif progresif. Yang tadinya 1,5 persen menjadi 2 persen. Juga pajak hiburan yang akan dinaikkan dari 20 persen menjadi 30 persen.
Belum lagi upaya mengintensifkan penerapan pajak online di sektor hiburan, hotel, restoran, dan parkir. Dimana Ahok akhir Januari lalu menargetkan jumlah pajak online akan menyasar 10.951 wajib pajak, dari hanya 4.690 wajib pajak di 2014.
Kalaupun dalih dari Pemprov DKI menurunkan target adalah agar nantinya realisasi pendapatan bisa melebihi target, menurut dia juga tetap tak bisa dibenarkan. Mengingat Pemprov DKI menetapkan total APBD yang lebih tinggi dibanding 2014. "Jadi bagaimana mungkin malah jadi turun target pendapatannya?" ucap dia.
Target Pendapatan Daerah DKI di draf (APBD) 2015 'versi' Ahok diketahui jadi salah satu item yang dapat catatan evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Evaluasi Kemendagri menyoal turunnya target pendapatan daerah tahun 2015 di bawah pemerintahan Ahok sebesar 1,94 persen, dibanding target item serupa di APBD-Perubahan 2014. Yakni dari Rp65 triliun lebih di APBD-P 2014 menjadi Rp63 triliun lebih di draf APBD 2015, atau turun sebesar Rp1,2 triliun lebih.
Dalam evaluasinya, Kemendagri pun meminta Ahok harus melakukan prognosis (analisis ke depan) target pendapatan secara lebih akurat, sesuai potensi sumber pendapatan yang ada berdasarkan peraturan perudang-undangan.
Di situ juga tertulis, Pemprov DKI harus memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional serta daerah yang dapat mempengaruhi realitas pendapatan. Mengingat pendapatan daerah digunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang akan dilakukan di Ibu Kota Jakarta.
Adapun pendapatan daerah didapat dari pendapatan asli daerah Rp45 triliun lebih, dana perimbangan Rp 11,4 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp7 triliun lebih.

.jpeg)
Follow Us
Were this world an endless plain, and by sailing eastward we could for ever reach new distances